Pemerintah Berencana Potong Langsung Gaji PNS Muslim

Pemerintah melalui Kementrian Agama berniat untuk menggenjot pemasukan zakat penduduk Indonesia dengan rencana memotongnya langsung dari gaji bulanan Pegawai Negeri Sipil (PNS). Hanya saja wacana pemotongan gaji PNS ini masih dalam kajian dan bukan menjadi kewajiban. Nantinya yang akan mengelola dana zakat dari gaji PNS Muslim se-Indonesia yang dipotong sebnayak 2,5% ini adalah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang.

 

Rencana inipun disambut beragam oleh masyarakat luas. Ada yang setuju, tapi tak sedikit pula yang menudingnya sebagai agenda politik. Atas tudingan itu, Menteri Agama Lukman Hakim pun melakukan bantahan. “Jadi tidak benar bahwa pemerintah ingin menghimpun dana zakat untuk menjelang tahun politik dan seterusnya ini harus diluruskan sama sekali tidak ada urusannya dengan agenda politik praktis. Ini semata mata untuk mengoptimalisasikan potensi yang besar. BAZNAS ditambah dengan sejumlah lembaga Amil Zakat karena banyak juga yang didirikan oleh ormas Islam, oleh sejumlah kalangan yang sudah bergerak secara profesional yang tentu mereka akan dilibatkan bagaimana upaya penggunaannya. Dalam rancangan yang kami siapkan tentu ini terbuka untuk menerima masukan dari berbagai kalangan,” jelas Lukman.

 

Nantinya, dana zakat ini akan digunakan untuk berbagai sektor yang berkaitan dengan pengentasan kemiskinan. “Bisa digunakan untuk dunia pendidikan, pondok pesantren, sekolah, untuk memberikan beasiswa, sosial, rumah sakit kesehatan dan lain sebagainya termasuk untuk mereka yang mengalami musibah alam yang memerlukan dana terkait dengan dampak alam,” tutur Lukman.

 

Potensi Zakat Dari Potong Gaji PNS Capai Rp 10 T

 

Sebagai negara dengan mayoritas penduduk beragama Islam, jelas jumlah PNS Muslim di Indonesia sangatlah tinggi. Tak heran kalau potensi dana yang terhimpun dari zakat para PNS ini bisa mencapai sepuluh triliun per tahun. “Potensinya kita masih terus menghitung tapi setidak-tidaknya kita optimis kalau ASN ini secara seluruhnya punya kesadaran ASN dalam konteks muslim ya, punya kesadaran yang tinggi setidak tidaknya Rp 10 triliun per tahun,” kata Lukman.

 

Meskipun begitu, pemotongan zakat pada PNS Muslim ini juga memiliki ketentuan. Lukman menjelaskan bahwa nantinya wacana pemotongan zakat dari gaji bulanan hanya diberikan kepada PNS yang sudah mencapai nisab zakat. Sehingga mereka yang belum mencapai, tidak harus mengikuti aturan ini. Sekedar informasi, nisab sendiri adalah batasan jumlah penghasilan yang wajib zakat. “Maka bagi PNS yang penghasilannya tidak sampai nisab tidak harus zakat. Jadi tidak berlaku untuk semua muslim karena dia punya kualifikasi tertentu,” kata Lukman.

 

PNS Boleh Tolak Potongan Zakat

 

Dalam kesempatan yang sama pula, Lukman menyebutkan jika wacana pemotongan zakat ini tidak serta-merta menjadi sebuah aturan wajib. Bahkan PNS juga berhak mengajukan keberatan dan menolak gajinya dipotong 2,5% untuk zakat. “Prinsip dasar yang akan diatur adalah pertama ini sifatnya fasilitasi negara. Sehingga tidak ada kewajiban apalagi paksaan,” kata Lukman.

 

Karena bersifat sukarela, para PNS Muslim yang keberatan juga bisa mengajukan agar gajinya tak langsung dipotong 2,5%. “Oleh karenanya bagi ASN muslim yang keberatan bisa menyatakan keberatannya itu secara tertulis sebagaimana ASN uang akan disisihkan penghasilannya dia pun menyatakan kesediaan jadi ada akad. Tidak serta merta pemerintah memotong tanpa persetujuan dari ASN yang bersangkutan. Ini sebenarnya upaya untuk lebih aktualiasasikan potensi togel sgp yang begitu besarnya dengan dana zakat dari ASN. Kami ingin selaku pemerintah bagian potensi yang sangat besar yang dimiliki oleh ASN muslim ini bisa dioptimalkan lebih baik,” ungkap Lukman.