Rudiantara Terus ‘Mengejar’ BI untuk Percepat Izin E-Money

Rudianta, Menteri Komunikasi dan Informatika meminta Bank Indonesia (BI) untuk segera membereskan masalah uang elektronik terkait dengan perizinannya. Ia meminta BI untuk menyelesaikan perizinian e-money (uang elektronik) milik e-commerce yang mana sempat bermasalah. Ia juga mengungkapkan bahwa percepatan itu sangat dibutuhkan guna menyongsong target evaluasi dari e-commerce pada tahun 2020 mendatang.

Minta Selesaikan Target

Rudiantara mengatakan, “Kalau kita mau ngejar target US$130 milyar pada tahun 2020 maka kita harus bergerak cepat. Kita semua. Tidak boleh kok dilambat-lambatin.” Pria yang juga akrab disapa dengan Chief RA itu oun melihat e-commerce ini sebagai ekosistem yang mana terdiri dari berbagai macam sektor pendukung seperti mulai dari logistik sampai dengan pembayaran.

Ia mengharapkan hal yang selaras di mana semua sektor pendukung itu bisa berjalan dengan lancar sehingga target ekonomi pemerintah pada industri e-commerce tidak meleset. “Ya, tentu saja saya berharap bisa dibantu lebih cepat karena ekosistem kan juga harus jalan bersamaan. Tak bisa sepotong-sepotong nanti pincang,” ungkapnya ketika ditemui hari Rabu (10/1) kemarin.

Dompet Elektronik Sejumlah e-Commerce dibekukan BI

Bukalapak dan juga Tokopedia yang bisa menjadi contoh e-commerce yang mempunyai dompet digital. Namun sayangnya mereka kena ’tilang’ dari BI. Fitur di mana ada isu ulang uang elektronik mereka dibekukan bersama dengan PayTren dan Shopee yang mana sudah berlangsung selama 1 tahun. Pasalnya hal ini dilakukan BI karena menilai mereka semua belum siap dan bagus dalam memenuhi semua perijinan sebelum beroperasi.

Pendiri dan juga sekaligus CEO Bukalapak,Achmad Zaky pasalnya berpendapat bahwa proses perizinan yang mana diminya oleh BI dianggap terlalu lama. Sejak tanggal 2 Oktober 2017 sampai dengan hari ini fitur BukaDompet yang ada di Bukalapak belum juga bisa digunakan.

Zaky pun mengaku bahwa sampai saat ini belum mendapatkan informasi judi bola apa pun mengenai pembukaan BukaDompet. Dari kabar paling baru yang ia terima, BI katanya bakal memberikan pemberitahuan pada akhir tahun 2017 kemarin. “Menurut saya sudah sangat lama bahkan terlalu lama dan jujur cukup merugikan ekosistem kami. Pasalnya UKM kami ini banyak yang menggunakan fitur BukaDompet,” ujar Zaky saat disinggung soal ini.

Zaky juga mengklaim bahwa pembayaran menggunalan BukaDompet ini sebelumnya menempati peringkat kedua sesudah pembayaran melalui transfer ATM. Dan berdasarkan data yang ia miliki, kurang lebih 20% dari total transaksi diselesaikan melalui BukaDompet. “Jadi saat BukaDompet ditutup sekitar ya 20% potensi UKM itu akan hilang,” tukasnya.

Fitur BukaDompet yang mana juga sangat diperlukan oleh customer Bukalapak dan Tokopedia atau e-commerce yang lainnya pasalnya berguna bagi mereka. Mereka yang sudah terbiasa dengan pembayaran lewat BukaDompet merasa hal ini sangat memberatkan mereka. Waktu yang tadinya bisa dengan efisien digunakan malah sekarang tidak bisa. Ditambah lagi dengan makin lamanya ini berlangsung, nasib UKM yang ada juga semakin tidak jelas. Oleh sebab itu Rudianta menegaskan pada BI untuk segera memproses ini dan menyelesaikannya.

BI juga didesak oleh Ketua Lembaga Perlindujgan Konsumen Swadaya Masyarakat, David Tobing untuk melaksanakan fungsi pengawasan dalam kegiatan penyelenggaraan uang elektronik. David pun mengatakan bahwa ia sudah mengirimkan surat kepada BI yang mana menjelaskan dari beberapa pemberitaan media massa dan juga hasip pengamatannya dalam penyelenggaraan kebijakan e-money (uang elektronik), sudah ditemukan hal-hal yang mana mesti menjadi perhatian dari BI dan salah satunya adalah masalah ini.