Investor Asing Miliki 100% Saham Di 25 Unit Bisnis

Investor Asing Miliki 100% Saham Di 25 Unit Bisnis

Investor Asing Miliki 100% Saham Di 25 Unit Bisnis, Baru-baru ini, ada kabar cukup viral di media sosial terkait adanya kebijakan pemerintah yang mengizinkan investor asing boleh memiliki saham di beberapa unit bisnis secara penuh atau 100%.

Rencana ini tentu saja mendapatkan kritik dari banyak pihak. Tentu, pemerintah juga akan mengadakan evaluasi lanjutan terkait dengan kebijakan ini.

Investor Asing Miliki 100% Saham di 25 Unit Bisnis

Pemerintah akan mengizinkan investor asing untuk memiliki kepemilikan penuh di 25 unit bisnis yang termasuk ke dalam 54 unit bisnis yang dihapus dari,

Daftar Negatif Investasi (DNI) dan sudah ditetapkan dalam paket kebijakan ekonomi 16 yang diumumkan awal pekan ini. Kata Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution seperti dikutip oleh kompas.com,

Rabu, penarikan [54] unit bisnis dari daftar investasi negatif tidak dapat mengundang investor asing untuk mengambil alih (bisnis) secara penuh.

Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan investasi asing dan diperkenalkan di tengah upaya pemerintah untuk mempersempit defisit neraca berjalan dan defisit perdagangan,

dimana akibat hal tersebut rupiah berada dalam posisi lemah terhadap mata uang asing, khususnya dolar AS.

Kantor Menteri Koordinator Ekonomi Menteri Susiwijono mengatakan penghapusan 54 unit bisnis dari DNI bertujuan untuk menarik investor asing. Dia mengatakan DNI akhir akan dimasukkan dalam revisi Peraturan Presiden No. 44/2017, dan diharapkan akan dikeluarkan minggu ini.

Di antara unit bisnis lainnya, investor asing akan diizinkan untuk mengambil kepemilikan penuh di bidang komunikasi dan informasi. Hanya saja, ii baru sekedar rencana, tapi sudah mendekati tahap realisasi. Tergantung bagaimana nanti publik menilai.

Jokowi Ajak Investor Asing Miliki 100% Dan Kementrian Evaluasi Lebih Lanjut Dari Kebijakan Investasi

Sementara paket kebijakan ekonomi terbaru baru diumumkan awal minggu ini,Presiden Joko “Jokowi” Widodo telah meminta menteri-menterinya untuk mengevaluasi lebih lanjut.

Kebijakan tentang investasi dan insentif pajak untuk memastikan kebijakan tersebut dapat menarik lebih banyak investor, khususnya asing. Kunci untuk pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi adalah investasi dan ekspor, kata Presiden di Istana Bogor di Jawa Barat pada hari Rabu.

Dia menambahkan bahwa, oleh karena itu, pemerintah perlu terus melakukan perbaikan terkait dengan kebijakan investasi untuk membuat Indonesia lebih kompetitif di mata dunia.

Semua upaya itu diperlukan karena Indonesia mengalami defisit ganda – defisit neraca berjalan dan defisit perdagangan. Pemerintah harusĀ  memastikan bahwa insentif akan masuk ke sektor-sektor yang dapat memperkuat industri untuk memperkuat ekonomi nasional. Hal senada dijelaskan oleh Presiden ketika membuka rapat kabinet terbatas mengenai investasi dan perpajakan.

Dia mengatakan, lebih banyak investasi di sektor industri manufaktur dapat membantu Indonesia mengubah ekonominya dari ketergantungannya pada sumber daya alam menjadi lebih bergantung pada produk manufaktur yang memiliki nilai tambah lebih bagi perekonomian. Menurut presiden, dengan semua upaya tersebut, pemerintah dapat merevitalisasi industri dan mengurangi ketergantungan pada bahan baku impor. Ini dilakukan untuk memaksimalkan pemanfaatan sumber daya ekonomi domestik.

Jokowi mengatakan target kebijakan investasi tidak hanya untuk menciptakan lapangan kerja dan mengurangi pengangguran, tetapi juga untuk membantu bisnis, terutama usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dan koperasi berkembang. Langkah ini juga dapat diimplementasikan melalui transfer teknologi dan kemitraan antara perusahaan besar dan UMKM.

Sejauh ini, kebijakan investasi dipandang merugikan oleh banyak pihak terutama pihak usaha mikro yang sangat terasa dampak dari kebebasan asing memiliki beberapa unit bisnis. Banyak usaha mikro bahkan makro yang pada akhirnya tidak bisa berkompetisi dan berakhir dengan gulung tikar. Dampaknya, seharusnya juga diusahakan pemerintah agar usaha mikro tetap bertahan

Rudiantara Terus ‘Mengejar’ BI untuk Percepat Izin E-Money

Rudianta, Menteri Komunikasi dan Informatika meminta Bank Indonesia (BI) untuk segera membereskan masalah uang elektronik terkait dengan perizinannya. Ia meminta BI untuk menyelesaikan perizinian e-money (uang elektronik) milik e-commerce yang mana sempat bermasalah. Ia juga mengungkapkan bahwa percepatan itu sangat dibutuhkan guna menyongsong target evaluasi dari e-commerce pada tahun 2020 mendatang.

Minta Selesaikan Target

Rudiantara mengatakan, “Kalau kita mau ngejar target US$130 milyar pada tahun 2020 maka kita harus bergerak cepat. Kita semua. Tidak boleh kok dilambat-lambatin.” Pria yang juga akrab disapa dengan Chief RA itu oun melihat e-commerce ini sebagai ekosistem yang mana terdiri dari berbagai macam sektor pendukung seperti mulai dari logistik sampai dengan pembayaran.

Ia mengharapkan hal yang selaras di mana semua sektor pendukung itu bisa berjalan dengan lancar sehingga target ekonomi pemerintah pada industri e-commerce tidak meleset. “Ya, tentu saja saya berharap bisa dibantu lebih cepat karena ekosistem kan juga harus jalan bersamaan. Tak bisa sepotong-sepotong nanti pincang,” ungkapnya ketika ditemui hari Rabu (10/1) kemarin.

Dompet Elektronik Sejumlah e-Commerce dibekukan BI

Bukalapak dan juga Tokopedia yang bisa menjadi contoh e-commerce yang mempunyai dompet digital. Namun sayangnya mereka kena ‘tilang’ dari BI. Fitur di mana ada isu ulang uang elektronik mereka dibekukan bersama dengan PayTren dan Shopee yang mana sudah berlangsung selama 1 tahun. Pasalnya hal ini dilakukan BI karena menilai mereka semua belum siap dan bagus dalam memenuhi semua perijinan sebelum beroperasi.

Pendiri dan juga sekaligus CEO Bukalapak,Achmad Zaky pasalnya berpendapat bahwa proses perizinan yang mana diminya oleh BI dianggap terlalu lama. Sejak tanggal 2 Oktober 2017 sampai dengan hari ini fitur BukaDompet yang ada di Bukalapak belum juga bisa digunakan.

Zaky pun mengaku bahwa sampai saat ini belum mendapatkan informasi judi bola apa pun mengenai pembukaan BukaDompet. Dari kabar paling baru yang ia terima, BI katanya bakal memberikan pemberitahuan pada akhir tahun 2017 kemarin. “Menurut saya sudah sangat lama bahkan terlalu lama dan jujur cukup merugikan ekosistem kami. Pasalnya UKM kami ini banyak yang menggunakan fitur BukaDompet,” ujar Zaky saat disinggung soal ini.

Zaky juga mengklaim bahwa pembayaran menggunalan BukaDompet ini sebelumnya menempati peringkat kedua sesudah pembayaran melalui transfer ATM. Dan berdasarkan data yang ia miliki, kurang lebih 20% dari total transaksi diselesaikan melalui BukaDompet. “Jadi saat BukaDompet ditutup sekitar ya 20% potensi UKM itu akan hilang,” tukasnya.

Fitur BukaDompet yang mana juga sangat diperlukan oleh customer Bukalapak dan Tokopedia atau e-commerce yang lainnya pasalnya berguna bagi mereka. Mereka yang sudah terbiasa dengan pembayaran lewat BukaDompet merasa hal ini sangat memberatkan mereka. Waktu yang tadinya bisa dengan efisien digunakan malah sekarang tidak bisa. Ditambah lagi dengan makin lamanya ini berlangsung, nasib UKM yang ada juga semakin tidak jelas. Oleh sebab itu Rudianta menegaskan pada BI untuk segera memproses ini dan menyelesaikannya.

BI juga didesak oleh Ketua Lembaga Perlindujgan Konsumen Swadaya Masyarakat, David Tobing untuk melaksanakan fungsi pengawasan dalam kegiatan penyelenggaraan uang elektronik. David pun mengatakan bahwa ia sudah mengirimkan surat kepada BI yang mana menjelaskan dari beberapa pemberitaan media massa dan juga hasip pengamatannya dalam penyelenggaraan kebijakan e-money (uang elektronik), sudah ditemukan hal-hal yang mana mesti menjadi perhatian dari BI dan salah satunya adalah masalah ini.