Mengatasi Penyebaran Hoaks Di Indonesia

Perhimpunan Humas (Perhumas) Indonesia dalam gelaran Konvensi Nasional Humas mengusulkan untuk merancang akun kompilasi hoaks demi menangkal beredarnya informasi hoaks yang meresahkan.

 

Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik, Kemenkominfo Rosarita Niken Widyastuti mengatakan, nantinya setiap orang memiliki akses pada akun tersebut untuk memeriksa kebenaran informasi yang ia peroleh apakah hoaks atau bukan. Dengan demikian peredaran berita bandar poker hoaks setiap tahunnya tak akan terulang.

 

Rosarita memaparkan lebih lanjut bahwa sekarang ini jumlah penduduk Indonesia mencapai 262 juta orang dan pengguna internetnya mencapai 51% dengan jumlah yang aktif pada media social adalah 40%.

 

Jumlah ponsel yang beredar di masyarakat lebih banyak dari jumlah penduduk

Dalam dialog #IndonesiaBicaraBaik-Peta Jalan Kehumasan Indonesia, Kolaborasi Forum Kehumasan tersebut, Rosarita mengatakan bahwa jumlah ponsel yang beredar di masyarakat ternyata melebihi jumlah penduduk Indonesia. Fakta ini tentu mengejutkan. Dampak dari membanjirnya jumlah ponsel ini adalah setiap detik masyarakat akan dilanda gelombang informasi baik yang berupa fakta atau pun hoaks. Tetapi kenyataannya akhir-akhir ini lebih banyak informasi negatif yang beredar di masyarakat daripada yang positif. Dalam satu menit terdapat hingga 98 ribu cuitan yang diunggah serta 168 juta email.

 

Lalu-lintas di dunia maya yang demikian sibuk tersebut termasuk penyebaran informasi negatif yang bertujuan membangkitkan emosi masal pada publik. Salah satunya adalah upaya-upaya yang membuat penduduk tak lagi percaya kepada pemerintah. Dengan demikian upaya untuk mengeliminasi informasi negatif berupa ujaran kebencian serta hoaks yang membanjiri media social tersebut untuk membuat kondisi menjadi lebih baik.

 

Ciri-ciri berita hoaks

Yang dimaksud hoaks menurut Rosarita adalah informasi yang memicu kecemasan, username yang tak jelas, memakai atau mencatut nama tokoh populer, serta disertai judul provokatif. Bila mendapatkan informasi dengan ciri-ciri tersebut sebaiknya Anda berhati-hati. Perlu diketahui bahwa siapa pun yang membuat atau menyebarkan berita hoaks, termasuk memutarbalikkan fakta dapat dikenai UU ITE (Undang-Undang Informasi dan transaksi Elektronik) dengan ancaman hukuman penjara selama 4 tahun serta denda 750 juta.

 

Bila konten berita hoaks tersebut dirasa tak pantas serta bertentangan dengan hukum yang berlaku, masyarakat yang turut menyebarkannya juga bisa terkena UU ITE. Sebenarnya ada tatacara untuk dapat berbicara dengan baik pada media online termasuk social media. Bila Anda ragu-ragu akan kebenaran sebuah informasi, Anda dapat men-capture kemudian mengirimkannya pada Kominfo (Kementrian Komunikasi dan Informatika). Informasi tersebut berikutnya akan diverifikasi kebenarannya .

 

Suharjo Nugroho, Ketua Asosiasi Perusahaan Public Relations (APPRI) mengatakan bahwa berita hoaks bisa menimbulkan bahaya yang lebih besar bahkan mengancam nyawa seseorang, sebagaimana yang terjadi pada seorang kakek di Pontianak beberapa saat lalu.

 

Pada waktu itu sedang beredar hoaks tentang musim penculikan anak untuk dijual organ tubuhnya ke luar negeri. Sementara pada waktu itu si kakek berniat merayakan ulang tahun cucunya dan bertemu sang cucu di jalan. Pada waktu itu cucunya tak mengenali kakeknya sehingga berontak dan menangis saat digendong.

 

Akibatnya masyarakat yang telah terpapar berita hoaks pun bereaksi dan main hakim sendiri. sekitar 100 orang warga menganiaya kakek tersebut beramai-ramai. Saat anaknya datang ia pun kaget dengan kondisi ayahnya. Sayangnya nyawa kakek tersebut tak terselamatkan, ia meninggal dunia dalam perjalanan menuju rumah sakit.

 

Suharjo Nugroho berpendapat bahwa masyarakat kita sedang sakit dalam berkomunikasi sehingga sebagai public relation memiliki tanggung jawab moral untuk peduli pada persoalan ini.

 

Jadi, jangan mudah terpancing dengan kabar hoaks.